JAKARTA - Total realisasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi sejak awal tahun hingga pertengahan September mencapai 221.047 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jumlah tersebut, 175.662 unit telah terealisasi, sedangkan 45.385 unit masih dalam proses pembangunan atau akad kredit.
Pemerataan rumah subsidi menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses hunian layak. Penyaluran KPR FLPP ini mencakup berbagai skema, mulai dari akad kredit yang sudah cair hingga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi PNS.
Pemerintah berharap target ini mendorong kesejahteraan sosial serta keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah.
Pemerintah Dorong Pemanfaatan FLPP
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus digalakkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah. FLPP memberikan pinjaman murah melalui bank penyalur, dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.
Skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh hunian layak tanpa terbebani biaya tinggi. Selain itu, program FLPP yang dikelola BP Tapera memastikan dana bantuan pembiayaan rumah tepat sasaran.
Pemerintah mendorong optimalisasi penyaluran agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses KPR subsidi. Hal ini juga sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang menargetkan pemerataan kepemilikan rumah di seluruh Indonesia.
Koordinasi dan Peningkatan Kuota
Peningkatan kuota rumah subsidi menjadi langkah strategis pemerintah. Menteri Maruarar menyampaikan bahwa tahun ini kuota naik signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Pertemuan dengan Presiden menegaskan perhatian tinggi terhadap percepatan penyediaan rumah subsidi.
Progres realisasi hingga pertengahan September menunjukkan tren positif. Sebagian besar rumah sudah diserahkan, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan atau akad kredit.
Peningkatan kuota ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau dan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Terobosan KUR Perumahan
Kementerian PKP juga meluncurkan terobosan baru melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan dengan plafon Rp130 triliun. KUR ini mendukung pembiayaan rumah dari sisi suplai maupun permintaan.
Sebagian dana Rp117 triliun dapat dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bahan bangunan, dengan bunga hanya 6 persen karena subsidi 5 persen. Sisi permintaan KUR menyasar UMKM yang memanfaatkan rumah untuk usaha, seperti homestay, rumah makan, atau warung.
Plafon hingga Rp500 juta dengan bunga 6 persen memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya sambil memiliki rumah. Program ini menjadi terobosan besar yang mendukung inklusi keuangan, melawan praktik rentenir, dan memastikan akses pembiayaan rumah lebih adil bagi masyarakat.
