JAKARTA - Kebijakan penanganan over dimension over loading (ODOL) dipastikan tidak lagi mengalami penundaan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan zero ODOL secara efektif mulai 1 Januari 2027 melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa kesepakatan ini bukan hanya hasil dari satu kementerian, melainkan suara bulat pemerintah pusat yang mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR.
“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta.
Isu ODOL Jadi Perhatian Nasional
AHY menambahkan, persoalan kendaraan ODOL bukan sekadar masalah teknis transportasi, melainkan sudah menjadi perhatian luas di masyarakat. Diskusi tentang dampak negatif ODOL banyak menghiasi pemberitaan media massa, media sosial, hingga obrolan ringan di warung kopi.
“Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” kata AHY.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah merasa perlu mengedepankan langkah yang terukur, konsisten, dan menyeluruh dalam implementasi kebijakan zero ODOL.
Empat Fokus Pembahasan
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah memetakan langkah-langkah penting yang akan menjadi pilar penerapan kebijakan. Ada empat pokok pembahasan utama yang disampaikan lintas kementerian dan lembaga.
Pertama, laporan hasil kajian dampak ODOL terhadap perekonomian nasional, termasuk biaya logistik dan inflasi. Kajian ini dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengawasi arus barang secara digital dan transparan.
Ketiga, dukungan dari sektor industri, khususnya karoseri, kawasan industri, serta pemanfaatan teknologi pemantauan. Kementerian Perindustrian mengambil peran utama dalam memastikan kesiapan ekosistem industri agar bisa beradaptasi dengan regulasi baru.
Keempat, penyediaan akses pembiayaan untuk sektor transportasi dan logistik. Dukungan finansial ini akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Direktur Utama BNI sebagai bagian dari skema pendanaan.
“Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan Dirut dari BNI,” ujar AHY.
Kolaborasi sebagai Kunci
Menurut AHY, empat fokus utama tersebut mencerminkan bahwa implementasi zero ODOL tidak bisa berdiri sendiri. Setiap kementerian dan lembaga memiliki kepentingan dan perhatian berbeda—mulai dari aspek ekonomi, logistik, keselamatan, hingga keberlangsungan industri.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mengatasi tantangan teknis sekaligus resistensi dari pelaku usaha yang selama ini merasa terbebani oleh aturan penertiban.
Penegasan Komitmen Politik
Lebih jauh, AHY menegaskan bahwa keberanian pemerintah untuk memastikan zero ODOL 2027 adalah bentuk nyata komitmen politik. Dengan adanya atensi langsung dari Presiden dan DPR, masyarakat dapat melihat bahwa isu ini benar-benar ditempatkan pada prioritas utama agenda pembangunan nasional.
Hal ini penting karena kebijakan ODOL selama bertahun-tahun kerap menghadapi tarik ulur antara kepentingan ekonomi dan aspek keselamatan. Dengan penegasan dari pemerintah pusat, arah kebijakan kini dinilai lebih jelas dan tidak akan lagi mengalami penundaan.
Harapan untuk Sosialisasi Luas
Meski aturan sudah ditetapkan, AHY menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat dan pelaku usaha benar-benar memahami manfaat dari kebijakan ini.
Edukasi publik diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman serta menumbuhkan kesadaran bahwa aturan ini dibuat demi kepentingan bersama.
Ia juga meminta dukungan media massa untuk mengambil peran aktif dalam menyebarkan informasi, sehingga kebijakan zero ODOL dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan kegaduhan ketika diterapkan.
Menuju 2027: Jalan Panjang yang Harus Ditempuh
Dengan target implementasi penuh pada 2027, masih ada waktu sekitar dua tahun bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan infrastruktur pendukung.
Sistem pengawasan, mekanisme pembiayaan, kesiapan industri, hingga penguatan regulasi teknis akan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.
Namun dengan adanya komitmen lintas sektor yang kuat, optimisme untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil.
Penutup
Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal menertibkan kendaraan angkutan barang, melainkan bagian dari upaya besar melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Dengan adanya komitmen politik, dukungan data dan kajian ilmiah, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah bertekad memastikan 1 Januari 2027 menjadi momentum berakhirnya polemik panjang kendaraan ODOL di Indonesia.
