JAKARTA - Pemerintah melalui Kemenkes, BPOM, dan BPJS Kesehatan memperluas akses produk obat terapi lanjutan (ATMP) ke seluruh daerah, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
Terapi modern ini diharapkan menekan angka kematian akibat penyakit serius sekaligus memberikan pelayanan yang lebih terjangkau dan aman bagi masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan Indonesia.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Akses ATMP
Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan BPJS Kesehatan berupaya memastikan obat berbasis biologi seperti stem cell, sekretom, serta alat-alat dan terapi modern dapat diakses di 514 kabupaten dan kota.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa tujuan pemerintah adalah agar seluruh layanan kesehatan mudah diakses, memiliki mutu tinggi, dan tetap terjangkau.
"Tujuan kita sama. Kita ingin agar akses seluruh layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia itu mudah aksesnya, tinggi mutunya, dan terjangkau harganya," ujarnya.
Kolaborasi ini fokus pada penyusunan regulasi yang harmonis sehingga obat dan terapi modern tidak terhambat, namun juga tidak membiarkan produk yang belum teruji bebas beredar di masyarakat.
Terapi Modern untuk Penyakit Prioritas
Pengobatan berbasis sel berkembang pesat di dunia, meliputi terapi sel, tissue engineering, imunoterapi, hingga terapi gen. Kemenkes menekankan terapi ini diprioritaskan untuk penyakit dengan angka kematian tinggi, seperti stroke, kanker, sakit jantung, dan penyakit ginjal, serta untuk menekan kematian ibu dan anak.
"Di sisi lain kita juga ingin memastikan agar jangan obat-obatan yang baru masa percobaan itu sudah langsung diterapkan dan charge masyarakat dengan biaya yang sangat tinggi," jelas Budi.
Dengan fokus pada penyakit prioritas, pemerintah berharap masyarakat bisa mendapatkan terapi efektif dengan risiko biaya tinggi yang dapat memberatkan pasien.
Peran BPOM dan BPJS Kesehatan
BPOM bertugas memastikan keseimbangan antara inovasi dan keamanan obat. Mereka mengawasi agar produk ATMP yang masuk telah melalui uji dan terbukti aman serta efektif. Hal ini penting untuk mencegah obat percobaan yang belum teruji diterapkan pada pasien secara luas.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyediakan dukungan finansial. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, pengobatan ATMP akan dibiayai sepanjang sesuai indikasi medis, prosedur, dan evidence-based assessment.
"Supaya biayanya cukup, penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan itu mahal, agar semuanya bergotong royong untuk saling membantu dalam meningkatkan kesehatan publik," ujar Ali.
Strategi Pemerintah dalam Layanan Kesehatan
Langkah pemerintah ini menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Penyediaan layanan kesehatan, ketersediaan dokter, pengawasan obat, dan dukungan finansial menjadi pilar utama agar masyarakat mendapatkan terapi modern dengan aman, efektif, dan terjangkau.
Kolaborasi lintas lembaga ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang setara di seluruh daerah, termasuk kabupaten dan kota terpencil. Akses ATMP yang lebih luas diharapkan menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan sinergi ini, Indonesia diharapkan mampu mengadopsi inovasi medis global sekaligus melindungi pasien dari risiko penggunaan obat yang belum teruji. Pemerintah terus memantau implementasi agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.