Prabowo Bentuk Komite Eksekutif Papua, Dukung Wapres Gibran Percepat Pembangunan

Kamis, 09 Oktober 2025 | 09:46:21 WIB
Prabowo Bentuk Komite Eksekutif Papua, Dukung Wapres Gibran Percepat Pembangunan

JAKARTA - Langkah strategis kembali diambil Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia. 

Kali ini, pemerintah resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang akan menjadi tangan kanan Badan Pengarah Papua — lembaga yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keberadaan komite ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas di Tanah Papua, terutama yang berkaitan dengan kebijakan otonomi khusus yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.

“Yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Komite Baru, Peran Strategis Lama

Pembentukan Komite Eksekutif ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin memastikan agar pelaksanaan otonomi khusus tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga menyentuh pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, Komite Eksekutif akan berfungsi sebagai motor penggerak pelaksanaan, sekaligus jembatan antara pemerintah pusat dan daerah di Tanah Papua.

“Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” jelas Prasetyo.

Badan Pengarah Papua sendiri dipimpin oleh Wapres dan beranggotakan sejumlah menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan, serta perwakilan dari masing-masing provinsi di Papua. Perwakilan daerah tersebut wajib merupakan orang asli Papua (OAP) dan tidak boleh berasal dari pejabat pemerintah, anggota legislatif, maupun partai politik.

Velix Wanggai Pimpin Komite Eksekutif Papua

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Sosok Velix bukanlah nama baru di dunia kebijakan publik dan perencanaan pembangunan nasional.

Velix pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Kementerian PPN/Bappenas, serta dikenal memiliki pengalaman panjang dalam menangani isu-isu strategis di kawasan timur Indonesia.

Selain Velix, terdapat sembilan anggota lain yang turut dilantik, yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale (Ari Sihasale).

Kesepuluh nama ini mencerminkan kombinasi antara pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan figur publik yang selama ini aktif memperjuangkan kemajuan Papua di berbagai bidang.

Sinergi dengan Gibran sebagai Ketua Badan Pengarah

Salah satu poin penting dari struktur kelembagaan percepatan pembangunan Papua ini adalah posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Pengarah Papua.

Sebagai lembaga induk, Badan Pengarah akan menetapkan arah kebijakan besar, sementara Komite Eksekutif bertugas menyiapkan langkah-langkah konkret dan memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.

Dalam konteks ini, pembentukan Komite Eksekutif dinilai penting untuk memperkuat sistem koordinasi lintas lembaga dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Keberadaan Velix Wanggai dan para anggota lainnya diharapkan dapat membantu Wapres Gibran dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, yang menjadi inti dari kebijakan Otsus.

Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komite yang baru dilantik memiliki tugas utama mendukung pelaksanaan Otsus Papua secara terukur dan efektif. Artinya, setiap program dan kebijakan yang dijalankan akan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Selain memperkuat aspek kelembagaan, pemerintah juga ingin memastikan agar penggunaan dana Otsus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Komite ini akan membantu badan yang diketuai Wapres dalam memastikan implementasi kebijakan di lapangan, sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat Papua,” ucap Prasetyo.

Dengan dibentuknya Komite Eksekutif ini, pemerintah berharap seluruh program strategis yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat bisa dikoordinasikan lebih cepat dan efisien.

Latar Belakang Otsus dan Tantangan Pembangunan Papua

Program Otonomi Khusus Papua telah berjalan sejak 2001 dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. 

Meski sudah ada berbagai capaian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas infrastruktur, tingkat kemiskinan tinggi, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil.

Melalui Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, pemerintah berupaya mengefektifkan kembali pelaksanaan kebijakan Otsus yang sebelumnya dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat kemajuan pembangunan serta memperkuat rasa keadilan di wilayah timur Indonesia tersebut.

Harapan untuk Arah Baru Pembangunan Papua

Pelantikan Komite Eksekutif ini menandai komitmen baru Presiden Prabowo dalam memastikan pembangunan Papua tidak lagi tertinggal.

 Dengan dukungan langsung dari Wapres Gibran, pemerintah ingin memastikan agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan terealisasi melalui program nyata di lapangan.

Dengan kombinasi pengalaman birokrasi, tokoh lokal, dan figur muda Papua, Komite Eksekutif ini diharapkan menjadi motor perubahan yang mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Langkah ini juga sekaligus menjadi simbol bahwa pembangunan Papua adalah prioritas nasional, bukan hanya tanggung jawab lokal.

“Dengan struktur yang kuat dan koordinasi yang jelas, percepatan pembangunan Papua diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Prasetyo menutup pernyataannya.

Terkini