JAKARTA - Langkah Indonesia dalam memperkuat pelayanan haji dan umrah kini memasuki babak baru. Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah telah menetapkan lahan seluas 80 hektare di Arab Saudi sebagai lokasi pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.
Proyek besar ini tak hanya akan menjadi fasilitas akomodasi dan pelayanan bagi jemaah tanah air, tetapi juga simbol kolaborasi investasi strategis lintas negara.
CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemilihan lahan telah rampung dan saat ini tengah berproses menuju tahap pengadaan. “Sudah, sudah kita tentukan. Sekarang sedang berproses saja. 80 hektar (luasnya),” ujarnya saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta.
Pendanaan Awal Ditanggung Penuh oleh Danantara
Rosan menjelaskan bahwa Danantara akan menanggung seluruh pendanaan tahap awal proyek Kampung Haji, termasuk pembelian tanah dan proses administrasi terkait.
Namun, untuk pembangunan tahap berikutnya, perusahaan investasi milik negara itu akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Full Danantara. Nanti kerja sama dengan BPKH juga,” ungkap Rosan.
Rencana kolaborasi ini menjadi langkah penting, mengingat BPKH memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dana haji serta fokus terhadap efisiensi penggunaan aset umat. Dengan keterlibatan BPKH, diharapkan pembangunan Kampung Haji berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH. Kan banyak yang harus dibangun,” imbuh Rosan.
Belum Ada Detail Biaya, Fokus ke Proses Perolehan Lahan
Meski rencana proyek sudah ditetapkan, Rosan belum menyebutkan besaran dana yang akan digelontorkan untuk pembangunan Kampung Haji. Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan biaya secara menyeluruh. “Ini lagi berjalan hitung-hitungannya,” katanya.
Menurut Rosan, prioritas utama saat ini adalah memastikan proses perolehan lahan berjalan lancar, terutama karena sistem kepemilikan lahan oleh pihak asing di Arab Saudi masih merupakan hal baru.
Oleh sebab itu, Danantara harus menyesuaikan diri dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku di kerajaan tersebut.
“Kita mungkin bicara dapat tanahnya dulu kali ya. Karena perjalanan itu kan pasti butuh waktu. Dan memang dari mereka juga menyampaikan, ini kan hal yang baru, di mana asing boleh memiliki. Jadi kita step by step dulu deh, dapat lahannya dulu,” ujarnya menjelaskan.
Peluang Baru dalam Diplomasi Ekonomi dan Pelayanan Haji
Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia tidak hanya bernilai strategis dalam konteks pelayanan jemaah, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan investasi bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
Proyek ini menjadi contoh konkret diplomasi ekonomi yang menggabungkan kepentingan keagamaan dan bisnis secara bersamaan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji di Mekkah sedang dipersiapkan oleh Danantara.
Nantinya, Kementerian Haji akan menjadi pengguna langsung atau pihak yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sementara pengelolaan dan investasi tetap berada di bawah koordinasi Danantara.
Kampung Haji diharapkan menjadi pusat layanan dan akomodasi terpadu bagi jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah haji dan umrah.
Kehadiran kompleks ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan kenyamanan jamaah, dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan tata kelola haji terbaik di dunia.
Manfaat Ekonomi dan Sosial yang Luas
Selain memberikan kemudahan bagi jemaah, proyek ini diproyeksikan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi berbagai sektor.
Dari sisi ekonomi, pembangunan Kampung Haji akan membuka peluang kerja sama baru di bidang konstruksi, perhotelan, katering, dan layanan transportasi.
Dari sisi sosial, proyek ini memperkuat solidaritas antarwarga negara Indonesia di tanah suci dan menjadi pusat kegiatan komunitas selama musim haji maupun umrah.
Keterlibatan BUMN dan lembaga keuangan syariah nasional seperti BPKH juga menegaskan arah baru pengelolaan dana publik yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan luas mencapai 80 hektare, Kampung Haji ini akan menjadi salah satu proyek luar negeri terbesar yang dikelola Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Menanti Regulasi dan Tahapan Pembangunan
Meski penuh peluang, proyek ini juga dihadapkan pada tantangan administratif dan regulatif. Pemerintah Arab Saudi baru saja membuka peluang bagi kepemilikan lahan asing di wilayah tertentu, dan proses ini membutuhkan waktu untuk disesuaikan dengan sistem hukum setempat.
Oleh karena itu, Rosan menekankan pentingnya tahapan bertahap (step by step) dalam merealisasikan proyek besar ini. Setelah proses perolehan lahan selesai, tahap berikutnya akan mencakup perencanaan desain kawasan, penyusunan model bisnis, dan pembiayaan bersama dengan BPKH.
Dalam konteks jangka panjang, pembangunan Kampung Haji diharapkan dapat menjadi model percontohan investasi strategis Indonesia di luar negeri — tidak hanya di sektor keagamaan, tetapi juga sebagai basis diplomasi ekonomi yang membawa manfaat sosial dan finansial bagi bangsa.
Penutup
Proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah adalah wujud nyata ambisi Indonesia memperkuat peran globalnya dalam pelayanan ibadah umat Islam.
Dengan lahan seluas 80 hektare, dukungan investasi dari Danantara, serta kolaborasi dengan BPKH, proyek ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi penyelenggaraan haji nasional yang lebih mandiri, modern, dan terintegrasi.
Sebagaimana disampaikan Rosan Roeslani, fokus utama kini bukan pada angka investasi, melainkan pada keberhasilan memastikan lahan dapat dimiliki secara sah.
“Kita step by step dulu deh, dapat lahannya dulu,” ujarnya menegaskan. Sebuah langkah kecil yang berarti besar bagi terwujudnya Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci.