Pemerintah

Pemerintah Evaluasi Bangunan Pesantren Pasca Tragedi Al Khoziny

Pemerintah Evaluasi Bangunan Pesantren Pasca Tragedi Al Khoziny
Pemerintah Evaluasi Bangunan Pesantren Pasca Tragedi Al Khoziny

JAKARTA - Runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 6 Oktober 2025, menjadi peringatan keras bagi pemerintah terkait aspek keselamatan konstruksi lembaga pendidikan berbasis keagamaan. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, yang hadir langsung meninjau lokasi, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Namun, ia menekankan bahwa saat ini prioritas utama adalah menyelamatkan korban. “Kita fokus dulu pada proses save rescue yang dipimpin Basarnas. Saya belum bisa berkomentar soal aspek lain karena penyelamatan masih berlangsung,” ujar Dody di sela kunjungan lapangan.

Penyelamatan Jadi Prioritas Utama

Dody bersama jajaran teknis Kementerian PUPR datang ke lokasi bukan untuk segera melakukan investigasi konstruksi, melainkan memastikan bahwa penanganan darurat berjalan optimal. Ia menegaskan, evaluasi teknis baru bisa dilaksanakan setelah seluruh korban berhasil dievakuasi.

“Setelah tim Basarnas dan BPBD menyelesaikan tugasnya, baru kami akan masuk ke pemeriksaan konstruksi dan rencana perbaikannya,” kata Dody.

Kehadiran Kepala Basarnas di lokasi insiden menandakan perhatian serius pemerintah pusat terhadap tragedi ini. Dody menyebut bahwa dukungan Presiden juga tampak jelas melalui langkah cepat kementerian dan lembaga terkait yang turun langsung.

“Dengan hadirnya Kepala Basarnas, itu sudah menunjukkan perhatian langsung dari Presiden. Setelah proses penyelamatan selesai, Kementerian PUPR akan bergerak menangani aspek teknisnya,” tambahnya.

Evaluasi Nasional Bangunan Pesantren

Salah satu langkah penting yang disiapkan Kementerian PUPR adalah rencana evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia. 

Fokus utama evaluasi akan diberikan kepada gedung bertingkat yang beroperasi tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) atau belum melalui uji kelayakan teknis.

“Kami akan evaluasi bertahap seluruh pondok pesantren bersama pemerintah daerah dan Kemendagri. Fokusnya pada keamanan dan kualitas bangunan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Dody.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga santri dan masyarakat luas.

Soal Penyebab Runtuhnya Bangunan

Terkait penyebab ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Dody menegaskan bahwa Kementerian PUPR belum dapat memberikan kesimpulan apa pun. Menurutnya, penilaian teknis tidak bisa dilakukan terburu-buru sebelum proses evakuasi tuntas.

“Menteri PUPR belum dapat memberikan kesimpulan mengenai penyebab runtuhnya bangunan. Kami belum bisa bicara soal kemungkinan kegagalan konstruksi. Semua akan dikaji setelah evakuasi selesai,” tegasnya.

Hal ini sekaligus menepis spekulasi liar di masyarakat yang menduga adanya faktor kegagalan desain atau lemahnya kualitas material. Dody meminta publik bersabar dan menunggu hasil kajian resmi dari tim teknis setelah proses pencarian korban dinyatakan berakhir.

Menanggapi Isu Keterlibatan Santri

Di tengah duka, muncul kabar mengenai dugaan keterlibatan santri, termasuk yang masih di bawah umur, dalam pembangunan gedung pesantren. Menanggapi hal tersebut, Dody meminta agar publik tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan.

“Jangan langsung disimpulkan begitu. Ini kan santri, dari santri untuk santri. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan melibatkan anak di bawah umur,” jelasnya.

Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan polemik yang berkembang, sekaligus menekankan bahwa investigasi lengkap baru akan dilakukan setelah kondisi darurat di lokasi benar-benar terkendali.

Perkuat Pengawasan Konstruksi Pendidikan Keagamaan

Selain rencana evaluasi nasional, Kementerian PUPR juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa penguatan sistem pengawasan pembangunan dan renovasi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

“Kami akan lakukan perbaikan secara bertahap di seluruh daerah agar keselamatan santri menjadi prioritas,” pungkas Dody.

Kementerian PUPR berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam memperketat standar pembangunan, sehingga pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah memiliki jaminan keamanan lebih baik.

Solidaritas dan Harapan Pasca-Tragedi

Tragedi Ponpes Al Khoziny tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola bangunan pendidikan. 

Evaluasi nasional yang direncanakan Kementerian PUPR menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan keselamatan para santri.

Di tengah proses penyelamatan yang masih berlangsung, perhatian besar pemerintah pusat dan langkah cepat lintas kementerian memberi secercah harapan.

 Masyarakat menunggu agar tragedi ini bisa menjadi pelajaran berharga, sehingga pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan ke depan lebih terjamin kualitas dan keamanannya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index