JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi sebanyak lebih dari 196.400 unit di seluruh Indonesia.
“Per hari ini kita sudah realisasi FLPP secara nasional di angka 196.400-an,” ujar Maruarar didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau perumahan SMK Residence 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Program FLPP sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka backlog perumahan nasional. Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah dengan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap sebesar lima persen, sehingga cicilannya lebih terjangkau dalam jangka panjang.
Stok Rumah Subsidi Siap Huni Capai 240 Ribu Unit
Selain rumah yang telah terealisasi, pemerintah juga telah menyiapkan total 240.265 unit rumah subsidi yang sudah selesai dibangun dan siap untuk dimiliki. Menteri Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa ribuan rumah tersebut kini tinggal menunggu proses kredit dan akad.
“Kalau rumah yang sudah dibangun yang sudah ready stock menunggu putusan kredit hingga akad kredit itu totalnya ada di 240.265,” jelas Ara.
Ia menekankan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memberikan manfaat berupa tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kegiatan pembangunan perumahan turut menggerakkan sektor konstruksi dan membuka lapangan kerja baru di daerah.
Ara pun menegaskan kesiapan pemerintah untuk menambah kuota program ini apabila masih ada kebutuhan besar dari masyarakat. “Kalau Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan rakyat Sumut masih membutuhkan, saya tambahkan lagi kuotanya. Tolong ditambahkan lagi kuotanya ya,” katanya.
Dukungan Daerah dalam Program Rumah Subsidi Nasional
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut menyampaikan bahwa pemerintah provinsi mendukung penuh pelaksanaan program rumah subsidi FLPP di wilayahnya. Saat ini, Sumut mendapatkan alokasi kuota sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta aparatur sipil negara (ASN).
“Dari 15.000 unit rumah subsidi itu, per hari ini sudah 8.161 unit di Sumatra Utara,” ujar Bobby.
Ia menyebutkan, program tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup pembangunan rumah bagi MBR, ASN, serta anggota TNI dan Polri di seluruh kabupaten dan kota.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan rumah.
Dorongan Pemerintah untuk Pemerataan Hunian Layak
Program FLPP menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pembangunan rumah subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkecil ketimpangan akses hunian di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa setiap rumah yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi di tingkat lokal. Aktivitas pembangunan, penjualan material, hingga penyerapan tenaga kerja turut memberikan efek domino yang positif terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah berkomitmen agar program FLPP terus diperluas setiap tahunnya. Selain memberikan akses kepemilikan rumah, program ini juga diharapkan mampu memperkuat sektor properti nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dengan realisasi lebih dari 196.400 unit rumah dan tambahan stok siap huni lebih dari 240 ribu unit, pemerintah optimistis program rumah subsidi FLPP akan terus berlanjut sebagai salah satu fondasi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkeadilan di seluruh Indonesia.
