JAKARTA - Pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 membuka babak baru bagi lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
Namun, bagi Anggito, perjalanan ini bukan sekadar melanjutkan roda organisasi, melainkan proses pembelajaran mendalam atas amanah baru yang diembannya.
Ditunjuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 111 P Tahun 2025, Anggito mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi. Ia menekankan perlunya pemahaman menyeluruh agar mampu mengarahkan LPS secara efektif, baik di sektor perbankan maupun asuransi.
“Saya masih belajar. Beri saya waktu untuk mempelajari, karena LPS ini kan masih baru ya buat saya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Equity Tower, Jakarta.
Memahami UU P2SK dan Program 2028
Salah satu fokus utama Anggito adalah memperdalam pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi ini menjadi landasan penting bagi LPS, khususnya dalam persiapan menjalankan program penjaminan polis asuransi yang mulai berlaku pada 2028.
“Saya belum tahu ya, terus terang aja. Saya tahu sudah ada di Undang-Undang P2SK dan di materi RUU juga yang melakukan DPR juga sudah ada, cuman kan pilihannya masih banyak ya skenarionya. Saya belum bisa memberikan posisi kami ya di LPS,” kata Anggito dengan jujur.
Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian seorang pemimpin baru dalam menghadapi mandat besar. Program penjaminan polis bukan sekadar regulasi tambahan, tetapi juga ekspansi peran LPS dari semula hanya menjamin simpanan perbankan menjadi turut melindungi nasabah asuransi.
Target 100 Hari Pertama
Saat ditanya mengenai target 100 hari pertamanya sebagai Ketua DK LPS, Anggito memilih bersikap realistis. Ia menilai masih banyak aspek yang perlu dipelajari, mulai dari isu mendesak, strategi jangka pendek, hingga kebijakan yang perlu ditunda atau diimprovisasi.
“Memori jabatan tadi ada dua buku, saya akan belajar satu dua hari ini,” ungkapnya.
Bagi Anggito, masa awal kepemimpinannya bukan sekadar serangkaian pencapaian instan, melainkan fase untuk membaca peta masalah sekaligus menyusun prioritas yang tepat. Hal ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang berhati-hati dan berbasis data sebelum melangkah lebih jauh.
Komitmen Perbaikan Internal
Meski masih dalam tahap adaptasi, Anggito menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja LPS.
Ia menyebut ada sejumlah aspek penting yang akan menjadi perhatian, mulai dari persoalan administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan program penjaminan di sektor perbankan dan asuransi.
Fokus pada kualitas internal diharapkan dapat memperkuat pondasi lembaga, sehingga LPS semakin siap menjawab tantangan eksternal, termasuk gejolak di sektor keuangan yang seringkali datang secara tiba-tiba.
Proses Pemilihan dan Pelantikan
Perjalanan Anggito menuju kursi Ketua DK LPS dimulai dari fit and proper test di Komisi XI DPR. Ia berhasil unggul dibanding dua kandidat lain, yaitu Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Dwityapoetra Soeyasa Besar, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito bersama beberapa anggota Dewan Komisioner lainnya di Istana Negara. Mereka adalah:
Farid Azhar Nasution, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
Doddy Zulverdi, Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank
Ferdinan Dwikoraja Purba, Anggota DK LPS Bidang Program Penjaminan Polis
Pelantikan ini menandai babak baru bagi LPS, di mana wajah-wajah baru diharapkan mampu memberi energi segar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Jejak Panjang Karier Anggito
Di balik sikap rendah hati Anggito yang menyebut dirinya masih belajar, riwayat kariernya menunjukkan pengalaman luas di sektor ekonomi dan keuangan. Lahir di Bogor pada 19 Februari 1963, ia menamatkan studi Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1985.
Selanjutnya, ia meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Pennsylvania, Philadelphia, AS pada 1993.
Anggito dikenal sebagai akademisi di UGM, bahkan sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Sekolah Vokasi UGM pada 2022. Namun, kiprahnya tidak berhenti di dunia akademis.
Ia pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2006–2009), kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama (2012–2014).
Setelah itu, Anggito dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2015–2017.
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2024. Hingga akhirnya, pada 8 Oktober 2025, Anggito resmi menjabat sebagai Ketua DK LPS.
Masa Adaptasi Menuju Perubahan
Melihat rekam jejak tersebut, publik tentu menaruh ekspektasi tinggi pada kepemimpinan Anggito. Meski dirinya merendah dengan menyebut masih perlu waktu belajar, pengalaman panjang di berbagai lembaga pemerintah menjadi modal berharga untuk menghadapi kompleksitas tugas LPS.
Transisi ini sekaligus menjadi masa adaptasi penting bagi LPS. Dengan amanah baru di sektor asuransi yang akan berlaku pada 2028, LPS dituntut tidak hanya menjaga stabilitas perbankan, tetapi juga memperluas perannya sebagai pelindung keuangan masyarakat.
Komitmen Anggito untuk memperbaiki kualitas internal dan mempelajari setiap isu strategis menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang lima tahun ke depan. Publik kini menanti sejauh mana ia mampu menjadikan LPS lebih siap, inovatif, dan relevan di tengah dinamika sistem keuangan yang terus berkembang.
