JAKARTA - Upaya pemerataan layanan kesehatan rujukan semakin dipercepat pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa fasilitas kemoterapi akan tersedia di 514 kabupaten/kota pada akhir 2027. 

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, terutama dalam memperluas akses layanan kanker agar tidak lagi terpusat di kota-kota besar.

Budi menjelaskan bahwa mulai tahun ini Kementerian Kesehatan akan memasang berbagai alat kesehatan modern di seluruh kabupaten/kota, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, baik yang dekat dengan kota besar maupun yang berada jauh dari pusat perkotaan. 

Pemerataan ini diharapkan mampu memperpendek waktu tunggu layanan sekaligus menekan beban rujukan ke rumah sakit besar.

"Diharapkan di akhir tahun 2027, ratusan CT Scan, Mammografi, Cath Lab, Cytotoxic Drug Cabinet, ini untuk chemotherapy facilities, Immunohistochemistry Lab untuk patologi anatomi, itu akan terpasang di 514 kabupaten/kota," kata Budi.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur diagnostik dan terapi kanker secara lebih merata, sehingga pasien tidak harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar penanganan penyakit berat.

Penguatan Teknologi Medis Modern di Seluruh Provinsi

Selain penyediaan fasilitas kemoterapi di tingkat kabupaten/kota, pemerintah juga menargetkan pemasangan berbagai alat kesehatan berteknologi tinggi di seluruh provinsi. Budi mengharapkan tersedianya puluhan MRI, LINAC, SPECT-CT, Brachytherapy, serta PET Scan yang akan terpasang di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini memperlihatkan pendekatan komprehensif dalam penanganan penyakit katastropik, khususnya kanker dan gangguan kardiovaskular. Dengan tersedianya alat-alat tersebut, proses diagnosis dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sementara terapi dapat diberikan sesuai standar medis modern.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga memutuskan untuk memasang alat kesehatan endoskopi laparoskopi di seluruh kabupaten/kota. "Saya baru memutuskan bahwa kita akan memasang juga di seluruh kabupaten/kota alat yang namanya endoskopi laparoskopi," tuturnya.

Alat ini memungkinkan dokter melakukan tindakan bedah minimal invasif dengan sayatan kecil. Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan keselamatan pasien sekaligus mempercepat masa pemulihan.

 "Agar semua dokter bedah bisa melakukan bedah-bedah yang paling banyak seperti hernia, usus buntu, atau ganti empedu ya, tidak usah dibedah terbuka tapi dengan menggunakan alat laparoskopi," imbuhnya.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa standar pelayanan medis modern tidak hanya dinikmati masyarakat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas.

Tantangan Ketersediaan Dokter Spesialis

Di tengah ambisi memperluas infrastruktur kesehatan, pemerintah juga mengakui masih terdapat tantangan dalam ketersediaan dokter spesialis. Menkes menyebut bahwa kekurangan tenaga medis spesialis menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi agar alat-alat kesehatan yang dipasang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu, pemerintah membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan-Penyelenggara Utama. Program ini dirancang sebagai strategi distribusi tenaga medis yang lebih efektif dan merata, khususnya di daerah yang sangat membutuhkan layanan spesialistik.

"Ini adalah cara yang paling efektif untuk mendistribusikan dokter. Karena yang direkrut, yang dipilih, bukan yang mampu, bukan yang berasal orangtuanya orang terkenal. Bukan yang berasal dari golongan tertentu atau agama tertentu atau suku tertentu," ucapnya.

Pendekatan seleksi ini menitikberatkan pada kebutuhan layanan di lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa prioritas diberikan kepada dokter yang berasal dari rumah sakit dengan jumlah pasien yang memang membutuhkan layanan spesialistik tersebut.

"Tapi yang dipilih, yang kita rekrut, adalah dokter-dokter yang berasal dari rumah sakit yang memang banyak pasiennya membutuhkan layanan spesialistik tersebut," tambah dia.

Dengan demikian, distribusi dokter spesialis diharapkan lebih selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata berdasarkan faktor administratif atau latar belakang sosial tertentu.

Transformasi Sistem Kesehatan Nasional

Rencana pemasangan ratusan fasilitas kemoterapi dan alat kesehatan modern di ratusan kabupaten/kota merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional. Pemerintah berupaya membangun layanan yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara.

Pemerataan alat kesehatan canggih, dikombinasikan dengan strategi distribusi dokter spesialis yang lebih tepat sasaran, menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka rujukan berlapis, mempercepat diagnosis, serta meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Dengan target akhir 2027, pemerintah menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan agenda konkret yang tengah berjalan. Penyediaan CT Scan, Mammografi, Cath Lab, hingga fasilitas kemoterapi dan endoskopi laparoskopi di seluruh kabupaten/kota menunjukkan keseriusan dalam memperluas akses layanan medis modern.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara penyediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga medis, serta penguatan manajemen rumah sakit daerah. Jika seluruh komponen berjalan selaras, pemerataan layanan kesehatan rujukan bukan lagi sekadar target, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.